JAKARTA--MI:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bekasi Tjandra Utama Effendi, terkait dugaan suap kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.
Tjandra diduga secara bersama-sama dengan tersangka lainnya yang juga pegawai Pemkot Bekasi, HS dan HL, memberi uang suap kepada auditor BPK. Dugaan suap itu diduga berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Bekasi tahun anggaran 2009.
"Ini adalah proses pengembangan penyidikan terkait dengan penerimaan hadiah atau uang dalam kaitan dengan tertangkap tangannya dua pejabat Kota Bekasi, HS dan HL, dalam proses untuk mendapatkan status wajar tanpa pengecualian dari BPK Jawa Barat," kata juru bicara KPK Johan Budi kepada wartawan, Kamis (15/7) malam.
Tjandra disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana. Ia meninggalkan kantor KPK sekitar pukul 19.30 WIB setelah diperiksa selama sekitar 9 jam. Tjandra ditahan di Rumah Tahanan Negara Badan Reserse Kriminal Polri selama 20 hari terhitung tanggal 15 Juli 2010.
Tjandra telah ditetapkan sebagai tersangka pada 8 Juli silam. Selain Tjandra, HS dan HL, ada dua tersangka lainnya dalam kasus ini yakni S dan EH yang bekerja sebagai auditor BPK Jabar. Dalam penggerebekan yang dilakukan KPK di Bandung bulan lalu, berhasil disita uang sejumlah Rp137 juta.
Johan mengatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengetahui pihak-pihak lain yang memberi dan menerima uang yang diduga suap itu. Kemungkinan bertambahnya jumlah tersangka, katanya, masih terbuka. Adapun mengenai keterlibatan Walikota Bekasi Mochtar Mohamad, Johan mengatakan hingga kini statusnya masih saksi. "Sampai hari ini (Kamis, 15/7), saksi," pungkasnya. (EP/OL-3)
